Mengenal Bidang HTN FH UNTIRTA
Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau disingkat dengan Bidang HTN FH Untirta dibentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Untirta. Dibentuknya Bidang Hukum Tata Negara di FH Untirta untuk lebih memudahkan dan memfokuskan mahasiswa terkait dengan penyusunan skripsi dalam hal ketatanegaraan serta agar dosen-dosen di Fakultas Hukum berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Bidang Hukum Tata Negara adalah kumpulan dari dosen-dosen yang mengajar mata kuliah pada rumpun hukum tata negara.
Bidang HTN FH Untirta dipimpin oleh Ketua Bidang (Kabid) yang dibantu oleh Sekretaris Bidang (Sekbid) yang telah mengalami beberapa pergantian Kabid dan Sekbid dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Sejak Tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 telah banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang HTN FH Untirta serta mencetak para alumni yang berprestasi dan berkompeten dalam bidang hukum yang membuat bangga dan harum Fakultas Hukum Untirta.
Bidang HTN FH Untirta sejak tahun 2008 sampai sekarang memiliki jumlah mahasiswa konsentrasi paling sedikit dibandingkan bidang yang lain dan fenomena ini terjadi hampir di semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia, karena belajar ketatanegaraan sangat dinamis bergerak cepat mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia. Sehingga membuat mahasiswa takut dan rumit untuk dipelajari karena harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berganti-ganti. Sehingga Kami bangga kepada mahasiswa Kami yang berani ingin menguasai ketatanegaraan karena bagi Kami kualitas adalah yang utama bukan kuantitas. Selamat datang mahasiswa baru dan Selamat bergabung menjadi Keluarga Besar Bidang HTN FH Untirta.
Ketua Bidang HTN FH UNTIRTA
Berikut ini adalah profil yang pernah menjabat dan sedang menjabat menjadi Kabid Bidang HTN FH UNTIRTA periodesasi tahun 2008 sampai dengan sekarang:
Lili Suriyanti, S.H., M.H.
Periode 2008-2012
Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.
Periode 2012 – 2013
H. Ade Marpudin, S.H., M.H.
Periode 2013 – 2015
Dr. Azmi Polem, S.Ag, S.H., M.H.
Periode 2015 – 2016
Edi Mulyadi Zafar Shodiq, S.H., M.H.
Periode 2016 – 2018
Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.
Periode 2018 – 2020
Hj. Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
Periode 2020 – 2024
Sekretaris Bidang HTN FH UNTIRTA
(Alm) Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
Periode 2008 – 2010
Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
Periode 2010 – 2012
H. Ade Marpudin, S.H., M.H.
Periode 2012 – 2013
Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.
Periode 2013 – 2014
Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H.
Periode 2014 – 2016
Sekbid Periode 2016 – 2020 dihapuskan oleh Universitas
Eki Furqon, S.H., M.H.
Periode 2020 – 2024
Dosen Bidang HTN FH UNTIRTA
Jumlah Dosen Bidang Hukum Tata Negara saat ini terdiri dari 13 orang dengan rincian sebanyak 11 orang adalah Pegawai Negeri Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan sebanyak 2 orang adalah non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Adapun Nama-Nama Dosen Bidang Hukum Tata Negara yang Pegawai Negeri Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah terdiri dari :
Lili Suriyanti, S.H., M.H.
Edi Mulyadi Zafar Shodiq, S.H., M.H.
Hj. Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
Mirdedi, S.H., M.H.
Dr. Azmi Polem, S.Ag, S.H., M.H.
Dr. Firdaus, S.H., M.H.
Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.
H. Ade Marpudin, S.H., M.H.
Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H.
Eki Furqon, S.H., M.H.
Qotrun Nida, S.H., M.H.
Sedangkan Nama-Nama Dosen Bidang HTN Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdiri dari :
H. E. Rakhmat Zuhri, S.H., M.H.
M. Uut Lutfi, S.H., M.H.
Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Rumpun kumpulan matakuliah di Bidang Hukum Tata Negara, yaitu rumpun matakuliah hukum tata negara dan rumpun matakuliah hukum internasional. Untuk sebaran mata kuliah tersebut tiap semester terdiri dari :
A. Semester Ganjil
- Ilmu Negara
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- Sistem Pemerintahan Islam
- Hukum Konstitusi
- Hukum Kelembagaan Negara
- Kapita Selekta Hukum Tata Negara
- Hukum dan Parpol Pemilu
B. Semester Genap
- Hukum Tata Negara
- Perbandingan Hukum Tata Negara
- Hukum Otonomi Daerah
- Teknik Penyusunan Perundang-undangan