FH Untirta Mengikuti Workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti 2019)

Serang – Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengikuti Workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI 2019) yang dimulai pada hari senin, 2-5 September 2019 di Hotel Greenotel Cilegon.

Kegiatan pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Ir. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. yang kemudian dilanjutkan dengan sesi materi yang mulai pukul 07.30 sampai pukul 22.00 WIB pada setiap hari pelatihan. Beberapa pemateri diantaranya adalah Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, dan pemateri-pemateri lain yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Kegiatan Workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional ini diikuti oleh beberapa dosen perwakilan dari tiap Fakultas dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, baik itu dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Perwakilan Peserta dari FH Untirta dalam Kegiatan PEKERTI 2019 yang merupakan kegiatan wajib untuk meningkatkan kemampuan mengajar Dosen diwakili oleh Dosen Bidang Perdata, Muhamad Muslih, S.H.I., Lc., M.A. Dosen Bidang Hukum Internasional, Belardo Prasetya Mega Jaya, S.H., M.H., dan Dosen Bidang Hukum Tata Negara, Eki Furqon, S.H., M.H.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari ini diakhiri dengan Micro Teaching atau praktik mengajar dengan mengikuti sistematika yang telah ditentukan oleh panitia Workshop PEKERTI 2019. Pada micro teaching ini Muhamad Muslih, S.H.I., Lc., M.A. mempresentasikan Introduction to Islamic marriage law in Indonesia (KHI, marriage law/UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, and fiqh Munakahat perspective), Belardo Prasetya Mega Jaya, S.H., M.H mempresentasikan International Law: Legal status, rights and obligations of a country and other countries in the exclusive economic zone (ZEE), dan Eki Furqon, S.H., M.H mempresentasikan Introduction to anti-corruption education (state law perspective).