Hukum Pidana

Diposting pada

Pengertian Hukum Pidana

Banyak pengertian yang telah pakar tuliskan untuk mendefinisakan hukum Pidana. Menurut Sudarsono, Pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Sedangkan menurut  WPJ. Pompe, Pengertian Hukum Pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.

Selain itu, menurut Wirjino Prodjodikor Pengertian Hukum Pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai “dipidanakan oleh instansi tertentu yang berkuasa kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.

Sedangkan pengertian Hukum Pidana Menurut Moeljatno yaitu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, dimana dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk :

1. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.

2. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana

3. Hukum pidana Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.

Dari pengertian hukum pidana di atas dapat disimpulkan bahwa, Pengertian Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang merupakan sebuah tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap mereka yang melakukannya.

Negara sebagai suatu organisasi tertinggi adalah otoritas yang berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana. Hal ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya, serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.

Indonesia sendiri masih belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (belum terunifikasi), sehingga masih berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Selain itu, ketentuan-ketentuan hukum pidana juga termuat dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya ataupun peraturan perundang-undang khusus.

 Sumber : Buku dalam penulisan pengertian hukum pidana menurut para pakar :

– Titik Triwulan Tutik, 2006. Pengantar ilmu Hukum. Yang Menerbitkan PT Prestasi Pustakaraya : Jakarta.